Tangsel – Sinar Aceh Baru
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPIKPN PA RI), Rahmad Sukendar, menyatakan kekecewaannya terhadap polemik yang terjadi di Pulau Cangkir, Tangerang, Banten.

Ia menyoroti keberanian seorang nelayan bernama Kholid yang lantang menentang keberadaan pagar laut sepanjang 30 kilometer yang kini menjadi sorotan publik.

Dalam keterangan persnya, Jumat (24/1/2025), Rahmad dengan tegas mengatakan, “Masa menteri kalah sama nelayan.” Kritik ini ditujukan kepada pemerintah, yang dinilai belum mampu menyelesaikan konflik tersebut secara tuntas. Ia juga mempertanyakan kredibilitas pejabat negara jika terus-menerus kalah oleh kepentingan oligarki yang mengesampingkan hak masyarakat kecil.

Kholid, nelayan Pulau Cangkir, mendapat perhatian luas karena keberaniannya mengungkap dalang di balik pemasangan pagar laut yang dinilai merugikan para nelayan. “Ia memiliki nyali besar untuk membongkar dalang pagar laut Tangerang dan melawan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil,” ujar Rahmad Sukendar.

Keberadaan pagar laut ini disebut-sebut membatasi akses nelayan terhadap sumber daya laut, sehingga berdampak serius pada kehidupan mereka yang bergantung pada hasil tangkapan ikan. Dalam pandangan Rahmad, tindakan Kholid merupakan wujud nyata keberanian rakyat kecil dalam melawan ketidakadilan.

“Kholid adalah simbol perlawanan terhadap ketimpangan. Ia mewakili suara masyarakat kecil yang menuntut keadilan dan perhatian pemerintah,” tambahnya. Ia mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas menyelesaikan konflik ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Polemik pagar laut Tangerang yang diduga melibatkan kepentingan oligarki telah memicu perdebatan di berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa pagar sepanjang 30 kilometer tersebut tidak hanya membatasi akses nelayan, tetapi juga mencerminkan ketimpangan antara kepentingan ekonomi elit dan kesejahteraan rakyat.

Rahmad menegaskan, pemerintah harus segera turun tangan dan membuktikan keberpihakannya kepada rakyat. “Mau dibawa ke mana wajah pejabat negara jika terus kalah menghadapi kepentingan oligarki? Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk segelintir pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi,” pungkasnya.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil. Selain itu, Rahmad Sukendar mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal kasus ini agar tidak merugikan nelayan Pulau Cangkir dan masyarakat sekitarnya.

“Jangan biarkan suara rakyat kecil tenggelam oleh kekuatan oligarki. Pemerintah harus segera bertindak sebelum kepercayaan masyarakat semakin hilang,” tutupnya.

Wiwin Hendra