Membangun Kembali Kota Langsa: Antara Kecepatan Respon dan Ketangguhan Jangka Panjang

Oleh: Dr. Ir. TM Zulfikar, S.T., M.P., IPU.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Masyarakat Langsa (PERMASA) Aceh

=====> Pada akhir November 2025, fenomena cuaca ekstrem, dipicu oleh sistem tekanan rendah dan hujan deras yang berlangsung berkepanjangan telah memicu banjir besar dan tanah longsor yang melanda Sumatera barat, utara, termasuk Provinsi Aceh. Kota Langsa, sebagai salah satu kota yang terdampak, mengalami kerusakan infrastruktur, gangguan layanan publik, dan tekanan sosial-ekonomi yang serius akibat bencana ini. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan daerah ini termasuk dalam kawasan dengan bahaya banjir sedang hingga tinggi, dengan potensi populasi terdampak mencapai hingga 125 ribu jiwa sebelum bencana terjadi.

Respon Cepat: Bantuan Darurat dan Mobilisasi Sumber Daya
Respon awal terhadap bencana adalah hal yang membedakan antara krisis yang berkepanjangan atau cepat terkendali. Di Kota Langsa, berbagai upaya cepat tanggap tentunya telah dilakukan.

Misalnya distribusi bantuan logistik oleh Kementerian Pertanian yang telah mengirimkan 12 truk logistik berisi sembako, perlengkapan bayi, dan kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

Lalu percepatan pemeriksaan dan aksi kemanusiaan: Struktur keamanan melakukan pembersihan sekolah dan fasilitas publik yang tergenang lumpur agar aktivitas belajar-mengajar bisa pulih lebih cepat.

Meskipun agak terlambat dengan berbagai alasan, bantuan langsung masyarakat kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota Langsa juga sudah dilakukan seperti memberikan bantuan tunai Rp. 200.000,- per KK kepada sekitar 55.963 kepala keluarga, serta pembagian beras 5 kg untuk membantu pemulihan ekonomi rumah tangga. Termasuk program bantuan sosial tambahan seperti penyerahan paket sembako, pakaian, dan sosialisasi bantuan bagi anak yatim/piatu memperlihatkan upaya memperluas jangkauan bantuan sosial kepada kelompok rentan.

Intinya, kombinasi bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan menunjukkan bahwa respon awal pasca-bencana di Kota Langsa telah terlaksana, meskipun tentu masih menghadapi berbagai tantangan pada kemampuan manajemen Pemerintah Kota dalam hal ini kemampuan Walikota, persoalan logistik dan distribusi.

Pascabencana sangat perlu memastikan rehabilitasi Infrastruktur yang lebih baik, termasuk kunci konektivitas dan produktivitas pemulihan fungsi dasar kota, listrik, jalan, sanitasi, dan bangunan publik, adalah fondasi dari tahap rekonstruksi yang lebih panjang.

Jaringan listrik berhasil dipulihkan secara bertahap, seperti koneksi kembali jaringan Aceh ke sistem listrik Sumatera, memastikan pasokan listrik stabil ke rumah tangga dan fasilitas vital. Akses transportasi yang vital, terutama jalan penghubung utama, mulai dibuka kembali untuk kelancaran distribusi bantuan, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas masyarakat.

Penggunaan alat berat untuk membersihkan lumpur dan sampah di ruas-ruas jalan kota Langsa menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mempercepat fase awal pemulihan.

Namun, fakta bahwa pemulihan infrastruktur seperti ini membutuhkan koordinasi lintas sektor, alokasi anggaran cukup, serta partisipasi aktif masyarakat adalah pelajaran penting yang tak bisa diabaikan.

Membangun Ketangguhan: Lebih dari Sekadar Rekonstruksi Fisik. Pemulihan tidak hanya soal kembali ke kondisi “sebelum bencana”; ini adalah momentum untuk membangun ketangguhan jangka panjang. Langsa dan daerah terdampak lainnya di Aceh perlu mengintegrasikan antara lain: Perencanaan ruang berbasis risiko bencana; menata ulang sistem drainase, memperbaiki tata guna lahan, meminimalkan pembangunan di kawasan rawan banjir, serta menyusun rencana evakuasi yang nyata, bukan sekedar formalitas administratif; peningkatan kapasitas masyarakat setempat; menguatkan kesiapsiagaan warga melalui pelatihan, sistem peringatan dini, dan simulasi darurat akan memperkecil dampak jika bencana serupa terjadi lagi.

Pendanaan dan investasi berkelanjutan: Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengalokasian dana rehabilitasi yang memadai sangat penting, apabila dilihat kasus bencana besar di Sumatra, kebutuhan pemulihan bisa mencapai puluhan triliun rupiah secara nasional, dengan Aceh menyumbang porsi signifikan dari total itu.

Modernisasi fasilitas kesehatan dan pendidikan: Pasca-bencana adalah waktu yang tepat untuk memperkuat fasilitas ini agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan.

Dari Respon Darurat Menuju Perubahan Struktural:
Upaya membangun kembali Kota Langsa menunjukkan langkah-langkah yang cepat, kolaboratif, dan berorientasi hasil nyata dalam jangka pendek. Akan tetapi, tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa pemulihan ini bukan sekadar “kembali normal”, melainkan transformasi menuju kota yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya.

Akumulasi data dan tindakan nyata menunjukkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, investasi jangka panjang, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, Kota Langsa bisa saja kembali mengalami kerentanan tinggi saat menghadapi bencana hidrometeorologi berikutnya. Pemulihan pasca-bencana bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan proyek kolektif bangsa untuk menjamin masa depan yang lebih aman bagi seluruh warga. (*)