Ketua FORJIAS, Safdar S

Tapaktuan, SAB: Polemik pengangkutan hasil tambang di Aceh Selatan menjadi pembahasan serius yang melibatkan para pihak di kabupaten tersebut. Mulai dari LSM, mahasiswa hingga DPRK Aceh Selatan terus memberikan stetmen-stetmen yang beragam di berbagai media massa.

Beragam tuntutan bermunculan, menjadi representasi masyarakat terhadap aktivitas pengangkutan tambang di Kabupaten Aceh Selatan. Namun hingga saat ini belum ada langkah yang nyata dari pihak DPRK Aceh Selatan dan pemerintah setempat menyikapi polemik yang terus berkembang tersebut.

Menyikapi kekisruhan tersebut, Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan (FORJIAS) meminta agar DPRK Aceh Selatan segera mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kekisruhan tersebut sekaligus mengakhiri polemik yang terjadi di tengah masyarakat.

” Menyikapi permasalahan ini, kami menyarankan agar DPRK Aceh Selatan segera memanggil pihak perusahaan tambang baik pengangkutan atau berproduksi di Aceh Selatan, langkah ini kami nilai sangat penting agar polemik yang selama ini muncul dapat diselesaikan, ” ucap Ketua FORJIAS, Safdar.S di Tapaktuan, Sabtu (1/2/2025).

Safdar menambahkan, ada tiga perusahaan tambang yang selama ini beraktivitas di Aceh Selatan, dua diantaranya melakukan pengangkutan material ke pelabuhan kelas III Tapaktuan, yaitu PT. LEUSER KARYA TAMBANG ( LKT) dan PT. BUMI BABAHROT (BBR) yang berdomisili di Aceh Barat Daya. Sementara itu PT. PSU merupakan perusahaan tambang yang beroperasi di Kluet Tengah Aceh Selatan yang saat ini sedang berproduksi dan melakukan pengangkutan material biji besi ke pelabuhan yang sama.

” Berdasarkan hal ini, kami meminta agar DPRK segera memanggil perusahaan tersebut dan pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga apa yang menjadi masalah dapat dibahas secara mendalam serta mendapatkan kesimpulan yang nyata, ” tuturnya.

Safdar melanjutkan, pihaknya sangat mendukung kehadiran investor di Aceh Selatan, namun demikian pihak pemerintah juga harus melakukan upaya dalam melindungi masyarakat serta lingkungan, untuk memastikan hal itu pemerintah perlu segera melahirkan Peraturan Daerah atau Qanun, sehingga perusahaan yang hadir di Aceh Selatan juga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat khususnya dalam meningkatkan PAD.

” Jika perusahaan tambang yang hadir di Aceh Selatan diatur dengan perbub tentunya ada penambahan PAD di Aceh Selatan, sebab selama ini tidak ada aturan yang mengikat hal itu, sudah saatnya Pemerintah Aceh Selatan memanfaatkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat dengan regulasi yang jelas,” sebutnya.

Lebih lanjut, Safdar menilai, kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil saat ini, mewajibkan para pemangku kebijakan untuk bekerja lebih keras lagi dalam menggenjot PAD dari potensi yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan, langkah ini tentu saja harus dilakukan bersama-sama antara Legislatif dan eksekutif di Bumi Tuan Tapa.

“Langkah awal kami rasa dengan memanggil pihak-pihak perusahaan tambang dan pemerintah, DPRK juga mendorong pemerintah untuk segera melahirkan Perda terkait tambang, semoga langkah ini menjadi solusi untuk Aceh Selatan ke depannya, ” imbuh Sadar. (*)

Wartawan Saiful Ameno