Rian Hariga, Kabid FORJIAS
Tapaktuan, SAB: Sebanyak 152 orang pengungsi etnis Rohingya yang sempat menggegerkan masyarakat Aceh Selatan karena kedatangannya sempat menjadi isu trend dan diliput oleh media lokal, nasional hingga media berbahasa asing, sebab saat itu masyarakat dengan getol melakukan penolakan atas keinginan pendaratan etnis Rohingya yang diprakarsai UNHCR, IOM dan yayasan lainnya yang berlatar belakang lembaga kemanusiaan.
Sebelum kapal lokal pengangkut Rohingya ditemukan, sesosok jasad wanita Rohingya terapung di kawasan pelabuhan Labuhanhaji Aceh Selatan. Keesokannya kapal ikan bernama KM Bintang Raseki dengan nomor lambung GT. 38, No 227/QQG ditemukan dengan kondisi terombang ambing di perairan Labuhanhaji Aceh Selatan, nakhoda dan abk menghilang, hanya tinggal ratusan Rohingya dengan mimik wajah memelas untuk didaratkan.
Namun masyarakat menolak keras, tak tinggal diam UNHCR melakukan serangkaian koordinasi demi kemanusiaan agar Rohingya diberikan izin mendarat. Mulailah dilakukan koordinasi, antara UNHCR, Basarnas, Imigrasi dan Forkopimda Aceh Selatan, UNHCR memastikan pendaratan tersebut untuk sementara lagi-lagi demi kemanusiaan.
Akhirnya masyarakat luluh, Rohingya diizinkan mendarat dan ditampung sementara di Terminal C Labuhanhaji, media kembali melakukan tugasnya, mengabarkan kepada dunia bahwa Rohingya telah mendarat di Aceh Selatan.
Ternyata tak berlangsung lama, masyarakat yang memegang perjanjian penampungan sementara dengan syarat itu, melakukan mobilisasi Rohingya ke ibu kota Aceh Selatan, tepat menjelang magrib, ratusan Rohingya diturunkan di alun-alun ibukota Naga. Namun malamnya Rohingya kembali di angkut ke Kutaraja dengan tujuan Kantor Keimigrasian.
Sesampai di ibukota provinsi Aceh itu, drama penolakan kembali terjadi, di tengah suhu yang panas, Rohingya yang terdiri dari pria dewasa dan didominasi wanita serta anak-anak itu terkurung dalam truk tak diijinkan untuk menapakkan kakinya di ibukota. Masyarakat Banda Aceh pun bereaksi hingga mengancam akan membakar truk bermuatan Rohingya tersebut, malam pun tiba, truk pengangkut Rohingya dipaksa pulang ke Aceh Selatan.
Peristiwa diatas menjadi perhatian mantan wakil presiden Indonesia, Yusuf Kalla, melalui media Ketua PMI ini meminta agar masyarakat Aceh memperlakukan Rohingya dengan baik dan beradab. Tentu hal itu berdasarkan kemanusiaan.
Singkatnya setelah Rohingya sempat tour dari Aceh Selatan ke Banda Aceh, Aceh Utara, lintas tengah dan balik lagi ke Tapaktuan, akhirnya Rohingya di tampung di salah satu fasilitas olahraga milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Gedung Olah Raga Tapaktuan Sport Center ( GOR TSC), disinilah drama kehilangan Rohingya yang senyap ini dimulai.
Update terakhir yang dilakukan Kepala Bidang Investigasi Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan (FORJIAS) Rian Hariga Efendi dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa sejak 28 November 2024, GOR TSC telah dalam keadaan kosong tak berpenghuni, yang tersisa adalah pakaian dan sisa sampah milik Rohingya.
Menurutnya Rohingya telah dipastikan hilang dari penampungan sementara Aceh Selatan secara keseluruhan, mereka lenyap bak ditelan bumi, hanya tersisa pertanyaan besar bagaimana mereka bisa hilang di tengah pengamanan dan pengawasan yang dilakukan begitu ketat.
” Kami menduga hilangnya Rohingya dari GOR TSC Aceh Selatan telah direncanakan, kami yakin ada aktor intelektual dibalik hilangnya Rohingya ini, ” sebut Rian, di Tapaktuan, Senin (9/12/2024).
Ia melanjutkan, ada kejanggalan yang hingga saat ini masih menjadi pertanyaan besar, hanya secuil media yang merilis berita hilangnya Rohingya di Aceh Selatan, berbanding terbalik saat mereka terombang-ambing di perairan Aceh Selatan.
” Ini kan aneh, kenapa tiba-tiba jadi sepi pemberitaan, apakah ada upaya pembungkaman terhadap jurnalis, jika benar yang terjadi kami semakin yakin bahwa ada aktor intelektual dibalik hilangnya Rohingya di Aceh Selatan, ” tambahnya.
Berdasarkan hal itu, lanjut Rian, wilayah pantai Aceh Selatan diduga telah menjadi salah satu jalur perdagangan manusia yang paling rapi di Indonesia, menurutnya ini bukan kejadian pertama bahkan disinyalir Aceh Selatan menjadi salah satu titik transit utama dalam jalur perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan etnis Rohingya.
” Hingga saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari UNHCR, Pemerintah dan Aparat keamanan terkait lenyapnya Rohingya dari penampungan sementara Aceh Selatan, semua tiba-tiba menjadi bungkam,” ungkap Rian.
Oleh sebab itu, atas nama FORJIAS pihaknya meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia, Polres Aceh Selatan, Polda Aceh hingga Mabes Polri untuk mengusut tuntas peristiwa hilangnya etnis Rohingya di penampungan sementara Aceh Selatan.
” Usut tuntas siapa dalangnya, jangan sampai masyarakat salah dalam menilai kinerja aparat pemerintahan, aparat penegak hukum dan kedaulatan negara kita, apakah hilangnya Rohingya ini dianggap sesuatu yang wajar sehingga semua pihak bungkam, atau ini memang sudah direncanakan dan lagi-lagi daerah yang dikorbankan, ” ucapnya kesal.
Kabid Investigasi FORJIAS ini juga meminta agar Presiden Republik Indonesia, Probowo Subianto mengambil langkah tegas terkait maraknya kapal pengangkut Rohingya yang terus melintasi perairan Indonesia, sebab menurutnya berkaca dari berbagai peristiwa terkait Rohingya, isu kemanusiaan hanya dijadikan modus untuk meraup keuntungan dan memuluskan praktik TPPO di Indonesia.
” Kami meminta kepada yang mulia Presiden Republik Indonesia agar memperketat pengawasan perairan Indonesia khususnya Aceh dari sindikat TPPO Rohingya yang saat ini semakin terorganisir, serta memberikan kejelasan tentang nasib para korban yang terus menjadi target eksploitasi tersebut, ” harapnya. (*)
Wartawan: Saiful Ameno
