JAKARTA – Eksistensi radikalisme memiliki banyak pintu masuk, baik secara luring maupun daring, baik dari kalangan orang tua hingga anak muda yang masih produktif, keduanya rentan terpapar virus radikalisme.
Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai penyebaran paham anti pancasila tersebut. Hal ini disampaikan oleh ketua bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Akmal Fahmi.
Akmal Fahmi mengatakan selama Pandemi Covid-19, radikalisme masih dianggap sebagai musuh bersama, tentunya hal tersebut menjadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan negara apalagi di tengah pesatnya kemajuan teknologi hal tersebut sangat mudah dilakukan bahkan sangat efektif untuk mendoktrin generasi muda dalam mendukung ideologi yang bertentangan dengan pancasila.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, beberapa pekan lalu mengatakan bahwa para teroris juga menggunakan internet dalam melakukan pendanaan untuk mendukung aksi terorisme. Selama pandemi berlangsung, terdapat kenaikan 101% transaksi keuangan mencurigakan.
Oleh karena itu, Akmal Fahmi mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan paham radikalisme dan instoleran, tentu masyarakat Indonesia harus mampu menguatkan kembali ideologi pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara.
Akmal juga menekankan bahwa mahasiswa dan pemuda harus memperkuat ideologi pancasila sebagai landasan dalam bernegara begitupun para pemuka agama karena persoalan radikalisme bukan tantangan yang ringan.
“Jadi, meskipun BNPT sudah pernah merilis bahwa angka radikalisme pada tahun 2021 menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya, tetapi kita tidak boleh lengah, semua pihak harus tetap mewaspadainya,” tegas Akmal.
“Jangan sampai Indonesia mengikuti negara-negara seperti Timur Tengah yang selalu berkonflik antara satu dengan yang lainnya. Apalagi, konflik yang mengatasnamakan agama,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Akmal mengatakan, agama sudah semestinya digunakan untuk mendamaikan dan mencerahkan umat manusia, bukan sebagai alat untuk adu domba.
BNPT, masih kata Akmal, sebagai lembaga yang konsentrasi pada persoalan pencegahan dan penanganan radikalisme dan instoleran harus mampu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan kaum milenial dalam menekan penyebaran paham radikalisme.
Sehingga, Akmal berharap pihak BNPT bisa berkolaborasi dengan PB HMI melalui program duta siber yang dirancang oleh timnya dengan melibatkan beberapa bidang terkait untuk menangkal paham radikalisme dan instoleran yang merebak di berbagai media sosial.
“Kami PB HMI tentunya sangat siap untuk melakukan gerakan kolaborasi bersama BNPT dalam menangani kasus ini di seluruh wilayah Indonesia,” tandas Akmal.
Reporter : Ardi Priana
Editor : Wilujeng Nurani
