Kanal

Network

Logo sinaracehbaru.com
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
sinaracehbaru.com Facebook
sinaracehbaru.com Twitter
sinaracehbaru.com Instagram
sinaracehbaru.com YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2024 sinaracehbaru.com
Allright Reserved

Fachrul Razi Ketua Komite I DPD RI : Revisi UU Pemda Memastikan Penguatan Camat dan Satpol PP menjadi PNS

Oleh
Selasa, 11 Juni 2024 - 13:25 WIB

Jakarta – Sinar Aceh Baru
Senin, 10 Juni 2024
Komite I DPD RI pada Tahun 2024 ini memprioritaskan penyusunan RUU inisiatif DPD RI tentang Perubahan Kelima UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah menyelesaikan tahapan finalisasi melalui Sidang Pleno Komite I pada hari Senin (10/6).

Kegiatan finalisasi dipimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, M.IP., M.Si, MH. bersama dengan para Wakil Ketua yaitu Prof. Sylviana Murni dan Dr. Filep Wamafma. Selain itu dihadiri juga oleh para Senator dan Tim Ahli di bawah pimpinan Prof. Djohermansyah Djohan.

Beberapa isu strategis diangkat menjadi substansi RUU, diantaranya mengenai penataan daerah, urusan pemerintahan, kelembagaan, keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan dan sebagainya.

Di antara isu-isu tersebut Ketua Komite I Fachrul Razi yang juga ketua Pansus Revisi UU Pemda mewanti-wanti persoalan tentang kelembagaan dan status Satpol PP dan Camat dalam UU Pemda eksisting. Menurut Senator Razi, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki fungsi yang sangat menentukan dalam penegakan ketertiban umum, peraturan dan regulasi daerah. Sebagai ujung tombak dari penegakan hukum daerah, Satpol PP merupakan organ pemerintah yang sering berhadapan langsung dengan berbagai peristiwa konkrit di masyarakat. Bahkan, tidak jarang harus bergesekan dengan masyarakat demi tegaknya hukum di daerah. Namun demikian, dengan fungsi setrategis itu, perhatian dari pemerintah terlihat minim. Bahkan, arah kebijakan hukum pemerintah cenderung kurang berpihak kepada Satpol PP, khususnya terkait status kepegawaian.

Seiring dengan terbitnya Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara, terdapat indikasi status Satpol PP honorer akan dikonversi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Padahal, Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menghendaki status kepegawaian Satpol PP adalah sebagai jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Razi yang merupakan Senator dari Provinsi Aceh ini melanjutkan, bahwa sikap Komite I jelas, yaitu tidak setuju dengan alih status Satpol PP menjadi P3K. Pertama, karena secara terang-terangan melanggar UU Pemda Pasal 256. Melanggar UU Pemda berarti melanggar konstitusi, dan melanggar konstitusi sama saja dengan melanggar Pancasila.
Kedua, dengan melihat sifat, beban dan risiko kerja Satpol PP, maka sudah semestinya terhadap 90 ribu Satpol PP saat ini diberikan status PNS yang memiliki kesejahteraan lebih baik daripada P3K, terlepas dari kedua-duanya digolongkan sebagai ASN. Posisi Satpol PP sangatlah strategis dan layak diperjuangkan menjadi PNS dengan sebuah filosofi bahwa Satpol PP adalah manusia yang perlu dimanusiakan. Satpol PP sudah mengabdi untuk negara, pemerintah, berdinas dengan meninggalkan keluarga dan rela berkorban menjadi ujung tombak pemerintahan. Pemerintahan akan tertib kalau Satpol PP kuat. Pemerintahan yang tidak tertib atau terganggu, akan menyebabkan investasi juga akan tertanggu dan apabila investasi terganggu maka ekonomi pun akan merosot yang akhirnya memicu kemiskinan. Itulah sebabnya, Satpol PP harus diperjuangkan status kepegawaiannya. Apalagi, tidak sedikit pula Satpol PP yang sudah lama mengabdikan dirinya bahkan sampai ada yang 18 tahun namun tetap tidak mendapat kejelasan status.

Selanjutnya, terkait dengan jabatan camat, Razi juga menilai perlu ada penguatan terhadap pengisian jabatan dan kewenangan camat. Saat ini setidaknya ada dua permasalahan mendasar terkait dengan camat. Pertama, jabatan camat acapkali tidak diisi oleh orang yang kompeten atau memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan. Kedua, masalah keterbatasan kewenangan camat terutama untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan dibawahnya, yaitu desa.

Dua hal ini yang mesti dibenahi. Untuk itu, melalui prakarsa revisi UU Pemda, Komite I akan memastikan untuk mengawal penguatan atas status Satpol PP sebagai PNS dan penguatan kewenangan camat untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi cakupan tugasnya.

RUU tentang Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah diketok dalam kegiatan finalisasi ini selanjutnya akan memasuki tahap akhir yaitu proses harmonisasi antara Komite I dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dan selanjutnya RUU akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada bulan Juli nanti.

Wartawan Wiwin Hendra

BERITA LAINNYA

Kasat Lantas Polres Pidie Bekali Ilmu Tertib Berlalu Lintas Kepada Sopir Dump Truck

Sigli – Satuan Lalulintas Polres Pidie memberikan edukasi tentang tertib berlalu lintas kepada para pengemudi dump truk, sosialisasi tersebut sebagai

| 20 jam lalu

Operasi Patuh Seulawah 2024 Dimulai, Polres Pidie Laksanakan Apel Gelar Pasukan

Sigli – Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalulintas yang mantap, Polres Pidie melaksanakan apel gelar pasukan Patuh Seulawah

| 20 jam lalu

Tradisi Pedang Pora Sambut Kedatangan Kapolres Pidie yang Baru; AKBP Jaka Mulyana

Sigli – AKBP Jaka Mulyana, S.I.K,. M.I.K resmi menjalankan tugasnya sebagai Kapolres Pidie. Tradisi hormat Jajar di Mapolres Pidie, mewarnai

| 20 jam lalu

Lagi, Seorang Pria Terduga Penyalahguna Narkotika Ditangkap Satres Narkoba Polres Aceh Selatan

Tapaktuan –Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba ( Satresnarkoba )Polres Aceh Selatan Polda Aceh kembali meringkus seorang Pria warga Trumon Tengah

| 21 jam lalu

Kapolres Aceh Selatan Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2024

Tapaktuan, SAB: Bertempat di Lapangan Kantor Bupati Aceh Selatan yang lama, Polres Aceh Selatan melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh

| 21 jam lalu

Selamat Datang Dan Selamat Melaksanakan MPLS 2024 Peserta Didik Baru SMA Unggul CND Langsa

Foto Kepala Sekolah dan Seluruh peserta MPLS 2024 SMA Unggul CND Kota Langsa Bersama master Roly Kota Langsa – Sinar

| 23 jam lalu

Pj. Gubernur Antar Dua Putranya Hari Pertama Sekolah.

Gambar : PJ Gubernur mengantar langsung anaknya pada hari pertama sekolah di SD Al Azhar Cairo Banda Aceh, Senin (15/7/2024)

| 1 hari lalu

Percepatan Masa Tanam Babinsa 11/Brb Sertu Firmansyah Sinaga Bantu Petani Tanam Padi

Aceh Timur – Sinar Aceh Baru Babinsa Sertu Firmansyah Sinaga Anggota Koramil 11/Brb Kodim 0104/A.Tim hari ini, Senin 15-07-2024 turun

| 1 hari lalu

Wujudkan Indonesia Emas Polres Langsa Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2024

Langsa – Sinar Aceh Baru Polres Langsa menggelar apel pasukan untuk Operasi Patuh Seulawah 2024 yang dilaksanakan di lapangan hitam

| 1 hari lalu
Logo sinaracehbaru.com
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
sinaracehbaru.com Facebook
sinaracehbaru.com Twitter
sinaracehbaru.com Instagram
sinaracehbaru.com YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2024 sinaracehbaru.com
Allright Reserved
IKLAN F1
IKLAN IKLAN IKLAN
CONTACT US PT. Sinar Aceh Baru,
Jl. Kasturi No. 7B Gp. Keuramat Kuta Alam Banda Aceh, 23123
Telp: 08126962239