Banjir Aceh, Perubahan Iklim, dan Paradigma Pengelolaan DAS

Penulis : Dr. Ir. Khairul Iqbal, S.T., M.T., IPM.

=====> Banjir besar yang melanda Aceh pada akhir 2025 tidak dapat lagi dibaca sebagai peristiwa cuaca ekstrem yang kebetulan terjadi. Kehadiran Siklon Tropis Senyar, yang memicu hujan lebat berskala luas, justru menyingkap persoalan yang lebih mendasar: rapuhnya cara kita mengelola daerah aliran sungai (DAS) di tengah perubahan iklim yang semakin nyata.

Aceh secara alamiah berada pada kondisi yang rentan. Pegunungan Bukit Barisan menjadi hulu bagi sungai-sungai utama seperti Meureudu, Peusangan, Jambo Aye, dan Tamiang, yang mengalir cepat menuju dataran rendah dan kawasan pesisir. Karakter DAS yang relatif pendek, dengan lereng curam di bagian hulu, membuat respon aliran sungai berlangsung sangat cepat. Ketika hujan ekstrem turun hampir bersamaan di wilayah hulu dan tengah, sungai tidak memiliki cukup waktu dan ruang  untukmeredam lonjakan debit. Luapan air pun sulit dihindari.

Peristiwa Siklon Senyar memperlihatkan bahwa hujan ekstrem kini kerap melampaui asumsi perencanaan hidrologi berbasis data historis. Tanah cepat jenuh, infiltrasi menurun, limpasan permukaan mendominasi, dan debit puncak sungai meningkat tajam. Dalam kondisi ini, tanggul  jebol,jembatan rusak, sawah terendam, dan permukiman terdampak. Banjir tidak lagi dapat dipahami semata sebagai bencana alam, melainkan sebagai indikator keterbatasan sistem pengelolaan sumber daya air dalam beradaptasi terhadap iklim yang berubah.

Sayangnya, kebijakan penanganan banjir masih berputar pada respons sesaat yang berulang dari satu kejadian ke kejadian berikutnya. Normalisasi sungai, pengerukan sedimen, dan penguatan tanggul terus direproduksi sebagai solusi dominan, seolah persoalan banjir berhenti pada kapasitas alur semata.  Pendekatan konvensional yang berfokus pada kapasitas alur sungai mengabaikan kenyataan bahwa risiko banjir dibentuk oleh interaksi kompleks hulu–hilir, tata ruang, dan dinamika iklim.

Akibatnya, intervensi teknis yang dilakukan sering kali hanya memindahkan masalah dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa menurunkan risiko secara sistemik. Dalam kerangka demikian, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana seharusnya dimaknai sebagai kesempatan untuk meninjau ulang asumsi perencanaan yang selama ini, bukan sekadar upaya memulihkan kondisi fisik seperti sebelum bencana terjadi

Dalam kerangka itulah perubahan paradigma pengelolaan DAS menjadi sebuah keniscayaan. Pendekatan terpadu yang menyeimbangkan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air harus menjadi arus utama kebijakan. Pada aspek konservasi, keberlanjutan fungsi hidrologis wilayah hulu tidak lagi dapat diperlakukan sebagai pelengkap kebijakan pengendalian banjir. Kondisi penutup lahan dan kualitas tata kelola ruang di bagian hulu menentukan kemampuan DAS dalam meredam limpasan, meningkatkan infiltrasi, dan menekan debit puncak banjir. Ketika fungsi-fungsi alami ini melemah, beban pengendalian banjir di hilir meningkat secara signifikan dan sulit diimbangi oleh intervensi teknis semata.

Pendayagunaan sumber daya air juga perlu direorientasi. Waduk, embung, dan tampungan air selama ini lebih diposisikan sebagai penyedia air baku dan irigasi. Dalam kondisi iklim yang semakin ekstrem, infrastruktur tersebut harus dioperasikan secara adaptif sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir. Pengelolaan sungai pun perlu mengadopsi prinsip ekohidraulik, sehingga fungsi teknis dan fungsi ekologis berjalan seimbang dan sungai memiliki kapasitas alami untuk merespons debit tinggi.Aspek yang paling sering dihindari adalah penataan ruang. Sungai membutuhkan ruang untuk meluap secara aman, tetapi ruang ini terus terdesak oleh permukiman dan aktivitas ekonomi.

Penegakan sempadan sungai dan pengendalian pemanfaatan dataran banjir bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama pengurangan risiko. Tanpa keberanian menertibkan ruang, pembangunan infrastruktur apa pun akan selalu berhadapan dengan ancaman kerusakan berulang.

Pengalaman di berbagai DAS di Aceh menegaskan bahwa banjir merupakan persoalan sistemik. Di DAS Meureudu, keterbatasan kapasitas sungai dan drainase perkotaan memperparah genangan. Di DAS Peusangan dan Jambo Aye, degradasi hulu dan sedimentasi meningkatkan frekuensi serta intensitas banjir. Di DAS Tamiang, kontribusi aliran lintas provinsi menambah kompleksitas penanganan. Semua ini menunjukkan bahwa banjir tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial dan sektoral.

Di tengah keterbatasan sumber daya, mitigasi nonstruktural melalui sistem peringatan dini menjadi semakin penting. Pemantauan curah hujan dan tinggi muka air secara real time, pemodelan prediktif, serta diseminasi peringatan yang cepat dan jelas dapat secara signifikan mengurangi korban jiwa.

Namun, teknologi hanya akan efektif jika disertai kesiapsiagaan masyarakat, prosedur evakuasi yang operasional, dan latihan yang berkelanjutan. Pada titik inilah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana perlu diposisikan bukan sebagai akhir dari krisis, melainkan sebagai awal dari perubahan sistemik. Dari perspektif akademik, banjir Aceh menunjukkan urgensi integrasi sains hidrologi, perencanaan wilayah, dan kebijakan publik dalam satu kerangka pengelolaan DAS terpadu.

Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seharusnya dimaknai sebagai pemulihan fisik semata, melainkan sebagai restrukturisasi sistem pengelolaan sumber daya air agar lebih tangguh terhadap ketidakpastian iklim. Pembaruan parameter hidrologi, penataan ruang berbasis risiko, serta penguatan sistem peringatan dini merupakan prasyarat untuk menurunkankerentanan wilayah secara berkelanjutan.

Banjir Aceh menegaskan bahwa perubahan tata kelola DAS bukan lagi pilihan teknis, melainkan kebutuhan rasional berbasis bukti ilmiah dan pengalaman empirik bencana. Tanpa perubahan paradigma, risiko banjir hanya akan direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Catatan Penulis:

Tulisan ini merupakan rangkuman pemikiran para ahli sumber daya air di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang disusun sebagai kontribusi akademik dalam merespon bencana hidrometeorologi dan penguatan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai di Aceh.

Editor: TM. ZULFIKAR