Banda Aceh, 09/03/2026– Sejumlah tokoh dan aktivis perempuan di Aceh berkumpul dalam sebuah diskusi dialogis dalam rangka memperingati International Women’s Day. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk membahas posisi, tantangan, serta upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan yang lebih inklusif di Aceh.
Dalam diskusi, Riswati (Flower Aceh) menyampaikan bahwa perempuan di Aceh masih menghadapi berbagai batasan sosial dan beban peran yang cukup besar. Perempuan tidak hanya dituntut untuk berperan di ruang publik, tetapi juga tetap memikul tanggung jawab domestik. Meski demikian, di tingkat akar rumput banyak perempuan yang telah menunjukkan kepemimpinan lokal dengan mengorganisir komunitas dan menggerakkan berbagai inisiatif sosial di masyarakat.
Sementara itu, Suraiya Kamaruzzaman (Balai Syura) menekankan bahwa secara regulasi perempuan memiliki hak yang sama untuk mengakses pekerjaan dan kesempatan ekonomi. Namun dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, keterbatasan akses pekerjaan yang layak, hingga meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan. Ia juga menyoroti bahwa perempuan muda dengan disabilitas sering menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena berbagai faktor yang saling berkaitan.
Dari perspektif kebijakan lokal, Siti Maisarah (YKMI) menjelaskan bahwa Banda Aceh telah memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak, yang menunjukkan pentingnya peran perempuan, khususnya ibu, dalam mendukung tumbuh kembang anak dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Ia juga menekankan perlunya pengawasan bersama terhadap kebijakan dan forum perencanaan seperti Musrena agar benar-benar berdampak pada pemenuhan kebutuhan perempuan.
Erlin Marlinda (CYCD) juga menyoroti kondisi perempuan dengan disabilitas yang masih sering tidak mendapatkan ruang untuk menyuarakan aspirasi mereka. Meskipun demikian, banyak perempuan disabilitas yang tetap berperan sebagai tulang punggung keluarga, terutama melalui usaha rumahan dan sektor informal.
Sementara itu, Norma Manalu (aktivis perempuan) menekankan bahwa penguatan suara perempuan harus dilakukan dengan mengawal implementasi kebijakan serta memperkuat pendataan dan pemetaan kapasitas perempuan di berbagai sektor. Ia menilai bahwa stigma sosial masih menjadi salah satu hambatan yang membuat perempuan seringkali ragu untuk bersuara di ruang publik.
Diskusi ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara organisasi perempuan, pemerintah, dan media untuk memastikan berbagai kebijakan yang telah disusun benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi perempuan. Selain itu, penguatan kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas dinilai sangat penting karena banyak persoalan sosial bermula dari tingkat desa.
Melalui peringatan International Women’s Day ini, para peserta berharap semakin banyak ruang dialog, kolaborasi, dan dukungan bagi perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan di Aceh.
Putri Melda Chamela, Koordinator Program FKM BKA YWU, menyampaikan bahwa peringatan International Women’s Day menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar organisasi perempuan di Aceh. Ia menekankan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan sosial, terutama di tingkat komunitas. Oleh karena itu, ruang-ruang dialog seperti ini perlu terus diperkuat agar perempuan dapat saling berbagi pengalaman, memperkuat kapasitas, serta bersama-sama mengawal kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua kelompok perempuan, termasuk perempuan muda dan perempuan dengan disabilitas.
