Tapaktuan – Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, SE., M.Sos memimpin secara langsung Rapat Koordinasi Konsultasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang berlangsung di Hall Pendopo Bupati, Tapaktuan, Jumat (24/10/2025) malam.
Rakor tersebut dihadiri unsur Forkopimda Aceh Selatan, antara lain Dandim 0107/Aceh Selatan Letkol Inf Andrino D.N. Lubis, S.Sos, Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K, dan Kajari Aceh Selatan R. Indra Senjaya, S.H., M.H. Turut hadir pula Plt Sekda, para asisten, sejumlah kepala OPD, anggota DPRK Aceh Selatan, serta berbagai pemangku kepentingan daerah.
Agenda utama rapat membahas sejumlah isu strategis daerah, di antaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilciksung), perubahan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, serta evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan program strategis lainnya.
Sebelum memasuki pembahasan inti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Selatan, Hj. Agustinur, S.H, menyampaikan laporan perkembangan kesiapan pelaksanaan Pilciksung dan progres Koperasi Desa Merah Putih di berbagai kecamatan.
Dalam laporannya, ia menyebutkan bahwa sebagian besar tahapan Pilciksung berjalan sesuai jadwal, namun masih terdapat beberapa kendala administratif dan teknis di sejumlah desa yang kini tengah diselesaikan secara bertahap.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Mirwan menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan Pilciksung berjalan tertib, transparan, dan demokratis.
“Pelaksanaan Pilciksung adalah ujian kedewasaan demokrasi di tingkat desa. Saya minta seluruh panitia dan perangkat kecamatan menjaga netralitas dan profesionalitas agar hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat,” tegas Bupati Mirwan.
Bupati juga menyoroti pentingnya percepatan perubahan Undang-Undang Nomor 12 yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika pemerintahan daerah saat ini.
“Perubahan regulasi ini bukan semata administratif, tetapi juga demi memperkuat dasar hukum pembangunan dan pelayanan publik di Aceh Selatan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut menekankan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia berharap koperasi ini menjadi wadah penguatan ekonomi lokal yang mandiri dan berkeadilan.
“Ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang harus sama-sama kita sukseskan demi kesejahteraan masyarakat, termasuk di Aceh Selatan,” imbuhnya.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Bupati mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap keberhasilannya. Program tersebut dinilai efektif dalam menekan angka stunting serta meningkatkan konsentrasi belajar anak di sekolah.
“Program makan bergizi bukan sekadar konsumsi harian, tetapi investasi untuk kualitas sumber daya manusia Aceh Selatan,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran dalam program koperasi.
“Kami menekankan agar pengelolaan anggaran Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara hati-hati dan akuntabel. Setiap rupiah harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Kajari Aceh Selatan R. Indra Senjaya, S.H., M.H menambahkan bahwa Kejaksaan siap mendampingi pemerintah daerah agar seluruh program berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kami berkomitmen mengawal setiap kebijakan agar terlaksana sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan,” ujarnya.
Sedangkan Dandim 0107/Aceh Selatan Letkol Inf Andrino D.N. Lubis, S.Sos menegaskan dukungan TNI terhadap kelancaran pelaksanaan Pilciksung dan program-program strategis daerah, termasuk Makan Bergizi Gratis.
“Kami dari jajaran TNI selalu siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan Polri dalam menjaga keamanan serta mendukung kebijakan pembangunan. Untuk program makan bergizi gratis, kami juga melakukan pendampingan dan pengawasan di lapangan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui,” jelas Dandim.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan yang diwakili oleh salah satu anggota DPRK Muhammad Hamra turut menyampaikan pandangan dalam rapat tersebut.
“Kami di DPRK siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program pembangunan, terutama yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Sinergi antar-lembaga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan daerah,” ungkap Muhammad Hamra.
Rakor berjalan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan tindak lanjut, di antaranya penguatan koordinasi antarinstansi, percepatan penyelesaian tahapan Pilciksung, serta peningkatan efektivitas program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di seluruh kecamatan.
Rapat diakhiri dengan penegasan Bupati agar seluruh perangkat daerah terus bekerja sinergis dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat Aceh Selatan.
