Aceh dan Jalan Panjang Menuju Keadilan Ekologis Pascabencana
Oleh: Dr. Ir. TM Zulfikar, S.T., M.P., IPU.
(Akademisi & Praktisi Lingkungan Aceh)
=====> Aceh bukan hanya tanah yang akrab dengan gempa dan tsunami. Dalam satu dekade terakhir, provinsi ini semakin sering diuji oleh bencana hidrometeorologi: banjir bandang, longsor, abrasi, kekeringan dan berbagai cuaca ekstrem yang datang berulang. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa lebih dari 90% kejadian bencana di Indonesia kini didominasi oleh bencana hidrometeorologi, dan Aceh termasuk wilayah dengan frekuensi banjir dan longsor yang konsisten tinggi setiap tahun. Ini bukan lagi peristiwa alam semata, melainkan cermin dari relasi kita dengan alam dan lingkungan yang belum adil.
Bencana yang Berulang, Kerentanan yang Sama
Dalam beberapa tahun terakhir, banjir besar melanda hampir di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota di Aceh dan puncak paling parah dirasakan pada akhir November 2025 lalu. Ribuan rumah terendam, lahan pertanian rusak, dan infrastruktur publik lumpuh. Data kompilasi laporan tahunan BNPB menunjukkan bahwa tren kejadian banjir di Aceh tidak menurun secara signifikan, bahkan cenderung stabil tinggi. Artinya, ada persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Di sisi lain, data tutupan hutan dari Global Forest Watch memperlihatkan bahwa Aceh masih memiliki hutan luas, tetapi tekanan terhadap kawasan hutan, baik karena pembukaan lahan, pertambangan, maupun perkebunan, tetap terjadi. Deforestasi, meski fluktuatif, berdampak langsung pada daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Ketika hujan ekstrem datang, air tak lagi terserap optimal; ia turun sebagai banjir.
Aceh sesungguhnya memiliki modal ekologis penting: Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), salah satu bentang alam terakhir di Asia Tenggara yang masih menyimpan keanekaragaman hayati lengkap dari hulu ke hilir. Namun, perlindungan kawasan ini kerap berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek.
Keadilan Ekologis: Lebih dari Sekadar Rehabilitasi
Pasca-bencana, respons negara umumnya fokus pada rehabilitasi fisik: membangun kembali jembatan, memperbaiki rumah, menyalurkan bantuan logistik. Semua itu penting. Namun keadilan ekologis menuntut sesuatu yang lebih dalam: memastikan bahwa masyarakat yang paling terdampak tidak terus-menerus menjadi korban dari tata kelola ruang yang keliru.
Keadilan ekologis berarti: Pengakuan atas hak masyarakat lokal untuk hidup di lingkungan yang sehat. Distribusi risiko yang adil, di mana kelompok rentan tidak menanggung beban terbesar akibat kerusakan lingkungan. Akuntabilitas kebijakan tata ruang dan perizinan yang berkontribusi pada degradasi ekosistem.
Aceh memiliki kekhususan otonomi yang memberi ruang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun kewenangan tanpa tata kelola transparan hanya akan memperpanjang siklus bencana.
Perubahan Iklim dan Realitas Baru
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa intensitas hujan ekstrem meningkat akibat perubahan iklim global. Artinya, bahkan tanpa deforestasi sekalipun, risiko hidrometeorologi akan meningkat. Tetapi ketika perubahan iklim bertemu dengan tata ruang yang lemah, dampaknya berlipat ganda.
Aceh berada di persimpangan: mempertahankan hutan sebagai infrastruktur alami penyangga iklim, atau membuka ruang bagi eksploitasi yang memberi manfaat ekonomi jangka pendek tetapi menambah biaya sosial dan ekologis di masa depan.
Jalan Panjang Itu Bernama Konsistensi
Menuju keadilan ekologis bukan proyek satu periode pemerintahan. Ia adalah proses panjang yang menuntut konsistensi kebijakan lintas rezim. Ada beberapa prasyarat penting:
1. Penegakan hukum lingkungan yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang.
2. Transparansi perizinan berbasis data spasial terbuka.
3. Restorasi DAS secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
4. Pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan hutan.
5. Investasi pada sistem peringatan dini dan adaptasi berbasis komunitas.
Aceh pernah bangkit dari tragedi kemanusiaan terbesar pada 2004. Pengalaman rekonstruksi pascatsunami menunjukkan bahwa perubahan sistemik mungkin terjadi ketika ada kemauan politik dan partisipasi publik yang kuat.
Bencana hidrometeorologi hari ini memang tak sefenomenal tsunami. Ia datang perlahan, berulang, dan sering dianggap “musiman”. Namun justru karena sifatnya yang berulang itulah, ia lebih berbahaya: ia menggerus daya tahan sosial-ekonomi secara senyap.
Keadilan ekologis bagi Aceh berarti memutus siklus itu. Bukan sekadar membangun kembali setelah banjir, tetapi memastikan banjir berikutnya tak lagi menjadi takdir tahunan. Jalan menuju ke sana panjang, tetapi arah kompasnya jelas: hutan yang dijaga, tata ruang yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.
Aceh tidak kekurangan pelajaran. Yang dibutuhkan kini adalah keberanian untuk menjadikannya pijakan. (*)
